JAKARTA: Keputusan kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras akan diputuskan melalui Instruksi Presiden pada awal bulan depan.
Menteri Koordinator Bidang perekonomian Hatta Rajasa mengatakan kenaikan HPP pada awal Februari sudah harus diputuskan.
"Kami sudah bahas. Pokoknya awal Februari harus sudah selesai. Nanti kalau sudah selesai kita kasih tahu. Pokoknya sudah kita bahas," ujarnya, seusai Rapat Koordinasi Pangan di Kemenko Perekonomian, Kamis 26 Januari 2012.
Secara bersamaan, Menteri Pertanian Suswono mengatakan untuk penyerapan beras dan gabah petani oleh Perum Bulog masih menggunakan HPP yang berlaku saat ini. "Kalau belum ada HPP baru, berarti masih memakai HPP lama," ujarnya.
Dia menegaskan harga beras dan gabah di pasar saat ini berada jauh di atas HPP. Namun, revisi HPP, katanya, akan menunggu Inpres yang akan diumumkan pada awal bulan depan.
Menurut Suswono, ketetapan kenaikan HPP itu belum diputuskan. Namun, rencana kenaikan HPP itu, katanya, masih akan dibahas lagi oleh masing-masing kementerian terkait.
"Jadi, masing-masing kementerian akan mendalami lagi. Nanti diputuskan dengan Inpres. Awal Februari [2012] tinggal satu pekan. Tunggu Inpres keluar."
Mentan memaparkan rencana kenaikan HPP itu dipastikan tidak akan menyebabkan inflasi, karena besaran HPP yang sudah dinaikkan nantinya masih tetap berada di bawah harga pasar. "Sejauh ini, karena harga pasar masih tinggi, Insya Allah tidak ada inflasi."
Volume beras rakyat miskin (raskin) pada tahun ini tidak berbeda dengan tahun lalu yaitu untuk 17,3 juta rumah tangga sasaran dengan volume 15 kg per bulan dan harga Rp1.600 per kg.
Namun, kenaikan HPP dipastikan akan diikuti dengan kenaikan harga raskin. Hal itu bertujuan agar subsidi pemerintah tidak bertambah. "Iya [penyesuaian harga raskin], nanti satu paket dengan raskin dan HPP. Sekarang belum ada keputusan."
Kementerian Pertanian bersama dengan Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog telah mengusulkan kenaikan HPP untuk gabah dan beras pada tahun ini sebesar 27%-28% dari harga yang berlaku saat ini.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan keputusan kenaikan HPP seharusnya ditetapkan sebelum musim panen raya. Panen raya padi diperkirakan akan dimulai pada akhir Februari-Arpil 2012.
Harga pembelian pemerintah merupakah harga dasar (floor price) untuk gabah dan beras petani, untuk menjaga agar harga jual bahan pokok itu tidak sampai berada di bawah HPP. Pada saat ditemukan harga gabah dan beras petani berada di bawah HPP, maka Perum Bulog harus membeli dengan harga patokan tersebut, sehingga diharapkan petani tidak menderita kerugian.
Pemerintah telah membuat kebijakan HPP melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.7/2009 tentang Kebijakan Perberasan yang berlaku untuk periode 2010 sampai sekarang. Jadi, selama lebih dari 2 tahun belum ada kenaikan HPP beras dan gabah.
Berdasarkan Inpres No. 7/2009 tersebut, pemerintah menetapkan HPP gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp2.640 per kg dan GKP di penggilingan Rp2.685 per kg. Sementara itu, harga gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp3.300 per kg dan di gudang Bulog Rp3.345 per kg. HPP beras di gudang Bulog Rp5.060 per kg.
Menurut Rusman, perubahan HPP itu dimaksudkan agar dapat diberlakukan dengan efektif. HPP dalam 2 tahun terakhir, katanya, tidak berlaku efektif, karena harga di pasar berada jauh di atas HPP tersebut. Harga pembelian pemerintah itu digunakan pada saat harga gabah dan beras petani jatuh di bawah harga patokan itu.
Dengan asumsi kenaikan HPP 27%-28% di sisi lain harga raskin masih tetap Rp1.600 per kg, maka diperkirakan tambahan subsidi raskin sebanyak Rp3 triliun.
Namun pemerintah masih memberikan ruang kenaikan raskin. Setidaknya ada tiga opsi kenaikan harga raskin yakni Rp2.000 per kg, Rp2.500 per kg, dan Rp2.750 per kg.
Kalkulasi pemerintah, jika harga raskin naik dari Rp1.600 per kg menjadi Rp2.000 per kg, tambahan budget subsidi masih di atas Rp1 triliun. Jika harga raskin dinaikkan menjadi Rp2.500 per kg, maka tambahan subsidi di bawah Rp1 triliun. Jika harga raskin menjadi Rp2.750 per kg, maka diperkirakan tidak akan ada tambahan subsidi.
Hal penting lagi yang menjadi perhatian pemerintah adalah kenaikan beras raskin juga akan berimbas kepada petani. Sebab selama ini, hampir 65%-70% penerima raskin di pedesaan sebagai petani.
Menteri Koordinator Bidang perekonomian Hatta Rajasa mengatakan kenaikan HPP pada awal Februari sudah harus diputuskan.
"Kami sudah bahas. Pokoknya awal Februari harus sudah selesai. Nanti kalau sudah selesai kita kasih tahu. Pokoknya sudah kita bahas," ujarnya, seusai Rapat Koordinasi Pangan di Kemenko Perekonomian, Kamis 26 Januari 2012.
Secara bersamaan, Menteri Pertanian Suswono mengatakan untuk penyerapan beras dan gabah petani oleh Perum Bulog masih menggunakan HPP yang berlaku saat ini. "Kalau belum ada HPP baru, berarti masih memakai HPP lama," ujarnya.
Dia menegaskan harga beras dan gabah di pasar saat ini berada jauh di atas HPP. Namun, revisi HPP, katanya, akan menunggu Inpres yang akan diumumkan pada awal bulan depan.
Menurut Suswono, ketetapan kenaikan HPP itu belum diputuskan. Namun, rencana kenaikan HPP itu, katanya, masih akan dibahas lagi oleh masing-masing kementerian terkait.
"Jadi, masing-masing kementerian akan mendalami lagi. Nanti diputuskan dengan Inpres. Awal Februari [2012] tinggal satu pekan. Tunggu Inpres keluar."
Mentan memaparkan rencana kenaikan HPP itu dipastikan tidak akan menyebabkan inflasi, karena besaran HPP yang sudah dinaikkan nantinya masih tetap berada di bawah harga pasar. "Sejauh ini, karena harga pasar masih tinggi, Insya Allah tidak ada inflasi."
Volume beras rakyat miskin (raskin) pada tahun ini tidak berbeda dengan tahun lalu yaitu untuk 17,3 juta rumah tangga sasaran dengan volume 15 kg per bulan dan harga Rp1.600 per kg.
Namun, kenaikan HPP dipastikan akan diikuti dengan kenaikan harga raskin. Hal itu bertujuan agar subsidi pemerintah tidak bertambah. "Iya [penyesuaian harga raskin], nanti satu paket dengan raskin dan HPP. Sekarang belum ada keputusan."
Kementerian Pertanian bersama dengan Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog telah mengusulkan kenaikan HPP untuk gabah dan beras pada tahun ini sebesar 27%-28% dari harga yang berlaku saat ini.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengatakan keputusan kenaikan HPP seharusnya ditetapkan sebelum musim panen raya. Panen raya padi diperkirakan akan dimulai pada akhir Februari-Arpil 2012.
Harga pembelian pemerintah merupakah harga dasar (floor price) untuk gabah dan beras petani, untuk menjaga agar harga jual bahan pokok itu tidak sampai berada di bawah HPP. Pada saat ditemukan harga gabah dan beras petani berada di bawah HPP, maka Perum Bulog harus membeli dengan harga patokan tersebut, sehingga diharapkan petani tidak menderita kerugian.
Pemerintah telah membuat kebijakan HPP melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.7/2009 tentang Kebijakan Perberasan yang berlaku untuk periode 2010 sampai sekarang. Jadi, selama lebih dari 2 tahun belum ada kenaikan HPP beras dan gabah.
Berdasarkan Inpres No. 7/2009 tersebut, pemerintah menetapkan HPP gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp2.640 per kg dan GKP di penggilingan Rp2.685 per kg. Sementara itu, harga gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp3.300 per kg dan di gudang Bulog Rp3.345 per kg. HPP beras di gudang Bulog Rp5.060 per kg.
Menurut Rusman, perubahan HPP itu dimaksudkan agar dapat diberlakukan dengan efektif. HPP dalam 2 tahun terakhir, katanya, tidak berlaku efektif, karena harga di pasar berada jauh di atas HPP tersebut. Harga pembelian pemerintah itu digunakan pada saat harga gabah dan beras petani jatuh di bawah harga patokan itu.
Dengan asumsi kenaikan HPP 27%-28% di sisi lain harga raskin masih tetap Rp1.600 per kg, maka diperkirakan tambahan subsidi raskin sebanyak Rp3 triliun.
Namun pemerintah masih memberikan ruang kenaikan raskin. Setidaknya ada tiga opsi kenaikan harga raskin yakni Rp2.000 per kg, Rp2.500 per kg, dan Rp2.750 per kg.
Kalkulasi pemerintah, jika harga raskin naik dari Rp1.600 per kg menjadi Rp2.000 per kg, tambahan budget subsidi masih di atas Rp1 triliun. Jika harga raskin dinaikkan menjadi Rp2.500 per kg, maka tambahan subsidi di bawah Rp1 triliun. Jika harga raskin menjadi Rp2.750 per kg, maka diperkirakan tidak akan ada tambahan subsidi.
Hal penting lagi yang menjadi perhatian pemerintah adalah kenaikan beras raskin juga akan berimbas kepada petani. Sebab selama ini, hampir 65%-70% penerima raskin di pedesaan sebagai petani.
